Birokrasi Indonesia dan Masa Depan Wirausahawan

05 Jan 2017

Permasalahan mengenai perekonomian Indonesia tidak habisnya untuk dibahas, sekarang Indonesia masuk sebagai 5 negara dengan pertumbuhan ekonomi paling tinggi, ditengah ketidakpastian dari kondisi perekonomian global. Tentu perekonomian yang begitu baik harus ditopang dengan beberapa komponen yang mendukung akumulasi modal untuk menjadi roda perekonomian, para wirausahawanlah jantung terkuat dalam mengelola perekonomian negara. Para wirausahawan penting sekali posisinya, untuk itu perlu adanya dukungan dari segala sisi untuk menciptakan iklim Indonesia untuk siap berbisnis dan membentuk wirausahawan-wirausahawan baru.

Kondisi Indonesia saat ini, menurut data Kementerian Koperasi dan UMKM dari rasio seluruh jumlah wirausahawan yang ada di Indonesia dibandingkan dengan penduduk usia produktif hanya mencapai 0,43 persen, masih tertinggal jauh bila hanya dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN, dimana Singapura mencapai 7 persen, Malaysia 5 persen, dan Thailand 3 persen. Tentu ini menjadi pertanyaan besar kenapa kecil sekali Indonesia dalam jumlah wirausahawan, padahal pemerintah telah melakukan banyak program untuk meningkatkan wirausahawan, baik paket kebijakan untuk peningkatan perekonomian hingga adanya kementerian khusus untuk UMKM, tetapi dimana letak kekurangannya?

Berdasarkan data dari Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016 dari 60 negara tersebar di 5 benua yang disurvei yang tersebar Indonesia menempati posisi ke 6 untuk wirausahawan sebagai pilihan karir yang bagus, artinya penduduk Indonesia sangat tinggi minatnya untuk menjadi seorang wirausahawan agar karirnya lebih baik. Untuk pandangan tentang status wirausahawan Indonesia mulai berubah dimasyarakat, yang dimana dahulu orang-orang terlalu membanggakan anaknya menjadi karyawan sekarang mulai bangga dengan status sebagai wirausahawan, terlihat dari peringkat Indonesia untuk mengganggap status keberhasilan wirausahawan menjadi peningkat status sosial berada diposisi 7. Tidak hanya dari para masyarakat tetapi media pun sangat besar perhatiannya terhadap wirausaha, dimana Indonesia menempati ke 4. Dari data itu terlihat keinginan yang kuat dari para warga Indonesia untuk menjadi seorang wirausahawan, hal ini perlu didukung oleh berbagai macam elemen yang ada di masyarkat, sehingga potensi besar ini akan menjadi sebuah keuntungan untuk menjadikan perekonomian Indonesia untuk menjadi yang lebih baik.

Lalu bagaimana dengan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan iklim usaha dan pembentukan wirausaha di Indonesia? ada 3 indikator utama untuk peran pemerintah dalam Global Entrepreneurship Monitor 2015/2016. Indikator pertama adalah dukungan pemerintah, kedua birokrasi dan pajak, ketiga program wirausahawan. Untuk indikator dukungan pemerintah dan program wirausahawan Indonesia menempati posisi ke-11 tentu ini adalah prestasi yang patut diapresiasi karena Indonesia tinggal selangkah lagi untuk masuk ke 10 besar, tetapi untuk birokrasi dan pajak Indonesia masuk dalam urutan ke-22 tentu ini menjadi sebuah data yang kontras, dimana program wirausaha dan dukungan pemerintah begitu baik tetapi birokrasi dan pajak tidak mendukung. Padahal untuk menjalankan usaha perlu adanya perizinan dan pembayaran pajak, jika birokrasi dan pembayaran pajak tidak mendukung dunia usaha tentunya keberjalanan dunia usaha akan sulit berkembang.

Dimulai dari zaman era kabinet Indonesia Bersatu jilid satu, reformasi birokrasi dimulai dilingkungan kementerian. Reformasi birokrasi sangat kental dimulai dari kementerian keuangan, dimasa sekarang hampir disetiap lini pemerintahan diharuskan melakukan reformasi birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi seluruh rakyat Indonesia. Reformasi yang sudah berjalan tentunya diperlukan dilakukan secara terus menerus, tetapi sekedar reformasi birokrasi saja tidak cukup, diperlukan sebuah cara yang lebih kuat untuk bisa menghasilkan sebuah reformasi yang cepat.

Hal pertama yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah melakukan reformasi paradigma, dimana yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah merubah paradigma para pegawai negeri sipil, dimana pemerintah perlu melakukan seleksi ketat bagi pegawai negeri, tidak hanya untuk pegawai kementerian, tetapi termasuk pegawai negeri yang ada di daerah. Para calon PNS harus diseleksi secara benar dan tepat, dan terlebih perlunya dibuat dua jenis gaji dari PNS, pertama gaji pokok dan kedua gaji performa, diharapkan dengan adanya gaji utnuk performa kinerja mereka dapat diukur dengan jelas. Selain itu permasalahan birokrasi sering muncul di pemerintah daerah, khususnya pemerintah daerah tingkat dua, disini diperlukan wadah besar untuk menampung perizinan mereka. Dimana setiap izin yang masuk, tidak harus bertatap muka dengan kantor pemda, mereka cukup mengirimkan surat izinnya pada suatu portal yang akhirnya untuk meminimalkan peran calo yang dimana tempat peluangnya terjadi korupsi.

Perlu dilihat dari pengalaman di Singapura, dimana pemerintah pusat sangat perhatian untuk memperbaiki birokrasi di pemerintah daerah. Dimana pemerintah daerah diarahkan secara langsung untuk mendukung pembentukan usaha-usaha baru dan mempermudah, tidak hanya sekedar masukan dan pengawasan tetapi mengatur secara langsung para pemerintah daerah agar perizinan para wiraswasta tidak terbentur di daerah. Paket kebijakan ekonomi yang sudah digelontorkan perlu untuk diarahkan secara langsung kepada pemerintah daerah, bukan hanya sekedar menunggu aksi yang akan dilakukan. Untuk pajak pun harus dilakukan reformasi, pemerintah perlu mengkaji ulang pajak UMKM 1 persen dari total omzet yang dimiliki. Pajaknya memang terlihat kecil, tetapi pajak tersebut menjadi disinsentif bagi dunia usaha untuk terus berkembang yang akibatnya akan menyebabkan penurunan aktivitas usaha.  Untuk itu pemerintah harus menaruh perhatian penuh dari seluruh birokrasinya, khususnya di pemerintah daerah, inovasi birokrasi bukan hanya sekedar penggunaan berbasis teknologi tetapi data dan berkas yang masuk harus segara diproses dengan cepat tanpa biaya tambahan, sehingga skema dalam perizinan dapat mempermudah dan mempercepat kegiatan usaha. Kedepannya dengan peningkatan kemampuan birokrasi dan tarif pajak yang bersahabat bagi dunia usaha akan memberikan sumbangsih yang besar bagi dunia usaha di Indonesia. 

foto: http://bonekaannisa.com/

 

Daftar Pustaka:

1. Kelley, D., Singer, S., and Herrington, M., (2016). Global Repot 2015/2016. Global Entrepeneurship Monitor. [online] tersedia: http://gemconsortium.org/report

2. Soeajahmoen, M. P. et al. (2016). Fostering Entrepreneurship Ecosystem in Indonesia. Mandiri Institute. [online] tersedia: http://mandiri-institute.id/files/policy-paper-fostering-entrepreneurship-ecosystem-in-indonesia/?upf=vw&id=1959

3. Indonesia. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. (2013). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB) tahun 2012-2013. Jakarta. [Online] tersedia: http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/

Tags : belum ada tag
KOMENTAR
Rating