Inovasi, Kunci Membentuk Pemerintahan Bersih

19 Apr 2018

Penulis: Galih S Mahardhika

indonesiaberinovasi.com - Perjalanan menggunakan Commuter Line (KRL) adalah suatu rutinitas para penduduk Jabodetabek pada dekade ini. Semua warga berbondong-bondong berangkat ke tujuan masing-masing.

Pemandangan yang sering disuguhkan oleh sepanjang naik KRL pada jam berangkat kerja adalah desak-desakan dalam kereta dan antrian yang panjang di stasiun.

Ada beberapa masyarakat yang mengeluh dengan adanya padatnya KRL, khususnya di stasiun-stasiun yang banyak dilalui masyarakat, seperti Tanah Abang dan Manggarai. Tidak dipungkiri KRL masih menyimpan rasa tidak nyaman selama perjalanan, namun apa jadinya KRL belum diterapkan teknologi seperti hari ini?

Hal yang terjadi adalah desak-desakan dalam membeli karcis, berebut kursi ketika sudah di dalam KRL, dan kejahatan dalam kereta yang sering terjadi, baik pencopetan atau kejahatan seksual.

Semua pandangan tersebut memang masih ada sampai saat ini, tetapi berkurang sangat drastis. Budaya antri menjadi suatu keharusan ketika membeli tiket dan keluar dari stasiun, khususnya ketika sudah diterapkan secara full sistem e-ticket.

Adanya gerbong khusus perempuan dan tempat duduk prioritas membuat para penumpang sadar akan hak bagi sekelompok masyarakat. Sistem keamanan dalam KRL yang ditambah membuat kejahatan di dalam gerbong kereta dapat dicegah dengan baik.

Semua hal tersebut dapat berkurang karena adanya inovasi, diawali perubahan teknologi dan sistem membentuk budaya baru dalam sebuah masyarakat. Masyarakat dapat memerangi korupsi lebih dini, dengan membentuk budaya antri dalam KRL.

Budaya untuk tidak mengambil hak orang lain, sederhana tetapi memiliki efek besar dalam kehidupan sehari-sehari. Ini adalah sebuah cerita sederhana, dimana pemerintah dan intitusi publik lainnya dapat melakukan inovasi dalam berbagai hal dengan tujuan menciptakan pemerintahan yang bersih.

Sistem Sebagai Pencegahan

Berbagai kasus korupsi yang terjadi sering terjadi karena corruption by design, dimana para pemilik otoritas dengan pihak-pihak yang berkepentingan melakukan tindakan korupsi karena adanya celah dalam sebuah sistem. Celah-celah tersebut dimanfaatkan dengan direncakan terlebih dahulu, dengan begitu para koruptor akan leluasa dalam dalam melakukan tindakan koruptif.

Setelah tindakan itu dilakukan, cenderung para aparat penegak hukum melakukan pemberantasan korupsi secara kuratif. Tindakan secara kuratif cenderung kurang efektif dalam penurunan tindakan korupsi, hal ini terlihat dalam pengalaman berbagai negara, seperti Hongkong, Singapura, dan Korea Selatan, dimana mengedepankan tindakan preventif.

tindakan-tindakan preventif terbukti berhasil dalam memerangi korupsi, karena asumsikan korupsi itu adalah penyakit, seperti yang dikatakan Prof. Selo Sumardjan, mahaguru Antropologi Indonesia dalam pengantar buku “Pemberantasan Korupsi” karya Robert Klitgaard (Edisi Indonesia, 1998) bahwa korupsi adalah penyakit ganas yang menghancurkan kesehatan di Indonesia.

Sifatnya seperti penyakit, tentu harus dicari caranya untuk mencegah penyakit itu menular kepada masyarakat yang lain. Tentu yang perlu dipikirkan oleh para pemilik otoritas di Indonesia adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang bertujuan untuk mencegah “penyakit” korupsi dapat tersebar ke berbagai kalangan.

Pencegahan penyakit ini tentu perlu dibuat dalam sebuah cara tersendiri, khususnya dalam berbagai alat yang diperlukan. Dalam pengembangan sebuah alat pencegahan korupsi, diperlukan analisis masalah terlebih dahulu. Salah satu yang mengembangkan model sederhana terkait korupsi adalah Robert Klitgaard.

C=M+D-A

C = Corruption

M = Monopoly of Power

D = Discretion by Officials

A = Accountability

Model ini menjelaskan bahwa korupsi merupakan sebuah akumulasi dari kekuasaan dan keleluasaan bertindak otoritas atau penguasa yang minim akuntabilitas. Dilihat dari model tersebut dapat digambarkan bagaimana peran akuntabilitas sangatlah penting dalam mencegah korupsi.

Adanya akuntanbilitas atau proses pertanggungjelasan dalam bagian administrasi publik menjadi bagian penting bagi pemerintah dalam membangun berbagai jenis tindakan dan alat untuk mencegah korupsi.

Alat dan tindakan tersebut haruslah berupa sistem yang harus dibandung berdasarkan pertimbangan cost dan benefit dari pembentukannya. Harus disadari sebuah sistem akan memakan biaya yang tidak sedikiti, tetapi hasil yang lebih besar dari biaya tentu menjadi titik keberhasilan dalam sebuah sistem.

Hal yang berbeda ketika biaya lebih besar dari hasil pencegahan korupsi, ini terjadi dibeberapa daerah yang mengembangkan sistem transparansi anggaran dalam bentuk website, tetapi tidak terjadi akuntabilitas.

Hal ini terjadi karena sebagian masyarakat tidak memahami kegunaan mereka mengetahui anggaran dari pemerintah, yang mereka ketahui adalah kesejahteraan meningkat dan hidup lebih baik.

Ada beberapa yang dapat dilakukan pemerintah dalam umumnya untuk membangun sistem pencegahan korupsi.

Diantaranya reformasi insentif bagi pegawai negeri, membangun Kawasan khusus pelayanan publik yang dapat diawasi secara bersama, membangun sistem kemudahan untuk pelaporan masyarakat, dan transparansi setiap biaya administrasi, dan pengurangan bertemu secara langsung dengan pejabat yang bersangkutan.

Setiap kebijakan yang diambil bertujuan menciptakan sistem pencegahan korupsi yang terus berjalan walau dipimpin dari golongan dan kelompok manapun.

Inovasi Pencegahan Korupsi

Dalam pencegahan perlikau koruptif sudah dilakukan berbagai Pemerintah Daerah di Indonesia, namun dalam artikel ini akan menyoroti berbagai inovasi yang dilakukan awal ketika belum ada contohnya di berbagai wilayah.

Pertama adalah Kabupaten Solok ketika dipimpin oleh Gamawan Fauzi (1995-2005). Dikala itu sekitar tahun 1996 dan 1997 para pemerintah daerah belum memikirkan adanya Pelayanan Satu Pintu, Kabupaten Solok sudah melakukan trobosan tersebut.

Melalui Keputusan Bupati Solok No. 112/BUP-1996 dan keputusan No. 254/BUP-1997 tentang Pos Pelayanan Umum Satu Pintu menjadi dasar hukum terbentuknya Pelayanan Satu Pintu yang bebas dari korupsi.

Adanya sistem ini sanggup mencegah berbagai perilaku koruptif dalam proses perizinan, karena ketidaktahuan seseorang untuk mengurus perizinan. Adanya inovasi ini membuat warga semakin mudah untuk mengurus perizinan dan mengurani para pegawai daerah untuk mendapatkan tambahan pendapatan diluar dari pekerjaannya.

Selain itu, dalam meningkatkan produkvitas dan mengurangi pendapatan diluar pekerjaan, Pemerintah Kabupaten Solok memotong segala bentuk honorarium, lalu diperhitungkan secara transparan. Adanya sifat transparan ini membentuk rasa adil diantara para pejabat dan pegawai negeri sipil.

Tidak hanya itu para pegawai yang berprestasi akan diberikan insentif tambahan secara transparan, sehingga memamcu para pegawai untuk bekerja lebih keras.

Kedua Kota Yogyakarta dengan E-government untuk perizinan. Hari menjadi hal awam ketika berhubungan dengan administrasi melalui internet atau website tertentu, namun pada sekitar tahun 2000-an merupakan suatu yang hal yang aneh bagi pemerintah daerah.

Keberhasilan Kota Yogyakarta dalam mencegah berbagai perilaku koruptif adalah adanya penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Adanya E-government bertujuan untuk menciptakan hubungan pemerintah, swasta, dan masyarakat yang efisien, efektif, dan produktif. 

Adanya e-government dapat menunjang pengolah data terkait kebutuhan masyarakat. Selain itu dapat meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas bagi pemerintah. Efek dari e-government  ini dapat meningkatkan efisiensi pelayanan publik, mengecilnya kemungkinan korupsi, dan meningkatkan kepercayaan warga.

Inovasi sektor publik melalui teknologi informasi ternyata mampu meningkatkan kepercayaan warga terhadap pemerintah sekaligus menekan angka persepsi korupi, terbukti pada tahun 2009 Kota Yogyakarta mendapatkan angkat tertinggi, 6,43 dan merupakan persepsi pemerintah daerah terbersih di eranya.

Ketiga adalah penerapan e-voting Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bantaeng bukan daerah pertama yang menerapkan pemilihan kepala desa menggunakan e-voting, tetapi Kabupaten Bantaeng adalah daerah pertama yang menerapkan e-voting secara masif untuk pemilihan kepala desa dan pemilihan bupati/wakil bupati. 

E-voting menjadi dasar menjadikan pemerintahan yang bersih, karena pemerintahan bersih berawal dari pemilihan yang sehat. Salah satu masalah yang selalu terjadi dalam pemilihan kepala daerah adalah selisih pendapat atau kecurangan dalam penghitungan suara.

Teknologi e-voting merupakan salah satu solusi yang cukup signifikan dalam mengurangi berbagai kecurangan dalam pemilihan. Pada tahun 2013 Pilkada Kabupaten Bantaeng mencoba di beberapa daerah untuk menggunakan e-voting, sekitar 42 TPS menjadi tempat untuk percobaan.

Hasilnya biasanya pasca Pilkada sering terjadi selisih pendapat hingga perpecahan, ternyata hal itu tidak terjadi bagi daerah yang menggunakan e-voting. Selain itu ternyata mampu mengurangi kecurangan, karena selama ini sering terjadi perbedaan antara data di KPUD dengan para saksi dari perwakilan calon bupati/wakil bupati.

Tidak hanya berhenti di Pilkada, hal ini berlanjut pada pemilihan kepala desa. Dimana pada tahun 2017 ada 25 desa dari delapan kecamatan yang menggunaka e-voting.

Hasil dari pemilihan kepala desa ini banyak yang berusaha mendapatkan hati rakyat dengan berbagai program demi kesejahteraan rakayat, akhirnya setingkat kepala desa lebih menekankan adu gagasan dan program untuk mendapatkan hati masyarakat dalam pemilihan.

Kesemua inovasi tersebut adalah memiliki tujuan akhir, menciptakan pemerintahan yang bersih. Pemerintahan bersih dimulai dari proses pemilihan hingga pelaksanaan pemerintahnnya.

Pemerintahan yang bersih harus dimulai dari gagasan dan program yang inovatif, terbukti Sekarang menjadi trend kepala daerah yang inovatif dengan berbagai program dan mampu menyelesaikan masalah secara out of the box.

Diharapkan dalam sektor publik kedepannya menekankan berbagai inovasi untuk pencegahan perilaku koruptif bukan sekedar ramai dalam pemberantasan korupsi. Berbagai inovasi ini untuk mendukung Indonesia yang lebih baik.

sumber foto: worldbank.org

Tags : belum ada tag
KOMENTAR
Rating