Jusuf Kalla: Entrepreneurship Bureaucracy Menghasilkan Layanan Publik Lebih Cepat

07 Nov 2018

Indonesiaberinovasi.com, JAKARTA - Semakin bertambahkan teknologi membuat berbagai sektor harus bergerak semakin semakin cepat, tak terkecuali sektor pemerintah.

Saat ini sektor swasta melalui industri digital bergerak semakin cepat untuk mendukung berbagai kebutuhan untuk konsumen, hal ini diiringi dengan kebutuhan swasta dan masyarakat untuk kecepatan dalam administrasi dan pelayanan umum.

Perubahan sektor pemerintah dalam memenuhi kebutuhan pelayanan semakin cepat dibutuhkan karakter seorang entrepreneurship bureaucracy, sebuah karakter yang mampu menciptakan efisiensi birokrasi dan mengurangi berbagai persoalan sulit dalam birokrasi yang dikeluhkan masyarakat dan dunia usaha.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta Convention Center (JCC).

Melalui karakater entrepreneurship bureaucracy, berbagai pelayanan publik akan semakin mudah, cepat dan lebih baik.

"itulah pentingnya inovasi. sekarang muncul Mal Pelayanan Publik untuk mensinergikan berbagai layanan sehingga lebih cepat, mudah dan baik. Upaya perbaikan pelayanan dapat menjadi contoh dalam mewujudkan birokrasi yang efisien dan cepat," ujar Jusuf Kalla dalam pembukaan The International Public Services (IPS) Forum 2018 di Jakarta, Rabu (07/11).

Pemerintah saat ini melalukan berbagai upaya untuk meningkatkan efisiensi birokrasi, diantaranya memoratorium PNS. Akibat memoratorium tersebut terjadi negatif growth, dimana adanya enselonisasi seringkali memperlambat birokrasi, untuk itu hadir sistem online untuk mengurangi kerumitan dalam birokrasi.

Inovasi tidak hanya hadir untuk mengurani kerumitan birokrasi tetapi mampu untuk mengurangi potensi korupsi dalam pelayanan umum. "lambatnya birokrasi membuka peluang terjadinya negosiasi, yang pada gilirannya menimbulkan korupsi," kata Jusuf Kalla.

Adanya percepatan birokrasi, akan mengurangi potensi transaksi untuk pengurangan masa proses perizinan. Dampaknya daerah-daerah yang telah menerapkan inovasi pelayanan publik untuk mempercepat perizinan dampat menekan peluang terjadinya perilaku korupsi.

Tags : belum ada tag
KOMENTAR
Rating
Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Terkini
Inilah Cara Pemerintah Dorong Inovasi Pembiayaan I ...
21/03/2019 :: Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Inovasi Pengurangan Plastik, Bagaimana Indonesia?
12/03/2019 :: Dki Jakarta - Kab Kepulauan Seribu
Inovasi Pembiayaan Infrastruktur Daerah
11/03/2019 :: Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Menuju Industri 4.0 Pemerintah Petakan Lima Sektor ...
28/02/2019 :: Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Inovasi Energi Terbarukan dari Kabupaten Muba
27/02/2019 :: Sumatera Selatan - Kab Musi Banyuasin