Pentingnya Peran BPD Dalam Pengawasan Dana Desa

31 Jan 2019

Penulis: Humbul Kristiawan

Direktur Eksekutif The Innovative Government Institute, Dosen dan saat ini Caleg DPR-RI/Pusat dari Dapil Subang-Majalengka-Sumedang

Indonesiaberinovasi.com - Dana Desa. Dua kata yang mungkin terdengar sederhana bila diucapkan, namun sebenarnya memiliki cakupan yang luas di dalamnya.

Apakah pengertian dari Dana Desa itu sendiri? Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 

Pasal 1, ayat 2 dalam peraturan tersebut dijelaskan, Dana Desa adalah Dana yang bersumber dari APBN, yang diperuntukkan bagi Desa. Ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya dalam pasal 6 disebutkan pula bahwa Dana Desa tersebut ditransfer melalui APBD Kabupaten / Kota untuk selanjutnya ditransfer ke APB Desa.

Pasal 1 angka 2 PP 8/2016 memberikan definisi Dana Desa sebagai berikut: Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota, dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diketahui, Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Namun, Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Pusat pun terus naik setiap tahunnya. Pertama kali diluncurkan pada tahun 2015, alokasi dana desa hanya sebesar Rp 20,67 triliun. Angka itu terus naik menjadi Rp 46,98 triliun pada 2016, dan Rp 60 triliun pada masing-masing tahun 2017 dan 2018. Tahun 2019, anggaran Dana Desa menjadi Rp 70 triliun.

Naiknya setiap tahun alokasi Dana Desa harusnya membuat desa dapat mengoptimalkan guna memberikan manfaat optimal kepada masyarakat.

salah satunya untuk kepentingan masyarakat, guna menekan angka stunting atau kekerdilan yang masih di atas ambang batas, yaitu 20 persen, Dana Desa bisa dioptimalkan untuk mencegahnya.

Pengoptimalan ini dapat dilakukan melalui pemberdayaan kualitas Pos Pelayan Terpadu (Posyandu), bagi peningkatan hidup masyarakat menjadi lebih baik.

Kembali, bicara sumber Dana Desa berasal dari APBN yang jumlahnya cukup besar, maka diperlukan mekanisme kontrol dari masyarakat untuk mengawasi penggunaannya. Agar dana itu dipergunakan sesuai peruntukannya, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-undang Pengawasan Dana Desa Nomor 6 Tahun 2014, bahwasanya ada dana milyaran rupiah langsung ke desa bersumber Dana Desa bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota.  Kemudian menjadi pemikiran, dana ini menimbulkan kekhawatiran berbagai pihak, karena berisiko rawan dikorupsi. Lantas bagaimana seharusnya mekanisme pengawasan Dana Desa tersebut?

Pada dasarnya, pengawasan Dana Desa dilakukan oleh masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan pemerintah di atasnya, yaitu pemerintah kabupaten/kota.

Pemerintah, akan melakukan pengawasan dalam penetapan anggaran, evaluasi anggaran dan pertanggungjawaban anggaran. Selain itu, ada juga audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), untuk memeriksa semua penyelenggara anggaran itu setiap akhir tahun.

Meski Pemerintah telah meyakinkan agar masyarakat tak khawatir mengenai penyelewengan Dana Desa, tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak kepala daerah terjerat kasus korupsi. Maka bukan tak mungkin ladang korupsi akan berpindah ke desa-desa.

Menurut data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak bergulir tahun 2015 hingga saat ini, Dana Desa yang sudah digelontorkan pemerintah berjumlah sekitar Rp186 triliun. Dana ini sudah disalurkan antara lain ke 74.954 desa di seluruh wilayah Indonesia. Dalam perkembangannya, Dana Desa yang berlimpah rawan praktik korupsi.

Hingga Semester I 2018, kasus korupsi Dana Desa justru malah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Sudah ada 181 kasus korupsi Dana Desa dengan 184 tersangka korupsi dan nilai kerugian sebesar Rp 40,6 miliar.

Ada 17 kasus pada tahun 2015. Pada tahun kedua, jumlahnya meningkat menjadi 41 kasus. Sementara pada tahun 2017, korupsi Dana Desa melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi 96 kasus. Pada semester I tahun 2018, terdapat 27 kasus di desa yang menyalahgunakan anggaran desa.

Dari segi pelaku, Kepala Desa menjadi aktor terbanyak untuk kasus korupsi Dana Desa. Pada tahun 2015, sebanyak 15 Kepala Desa menjadi tersangka. Tahun 2016 jumlahnya malah meningkat, menjadi 32 Kepala Desa. Ironisnya, jumlahnya meningkat lebih dari dua kali lipat menjadi 65 orang, pada tahun 2017.

Memasuki tahun 2018, pada semester I tahun 2018, sebanyak 29 orang Kepala Desa menjadi tersangka. Jika dihitung hingga semester I tahun 2018 sedikitnya ada 141 orang Kepala Desa tersangkut kasus korupsi Dana Desa. Tidak hanya kepala desa sebagai pelaku korupsi Dana Desa tetapi Perangkat Desa sebanyak sebanyak 41 orang dan 2 orang yang berstatus istri Kepala Desa.

Dalam kasus korupsi Dana Desa, dimulai dari permainan anggaran saat proses perencanaan maupun pencairan. Proses yang rawan tersebut, misalnya, dapat terjadi di tingkat kecamatan. Hal ini karena camat memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPBDesa) sehingga potensi penyunatan anggaran atau pemerasan dapat terjadi pada tahap tersebut.

Dalam kasus korupsi Dana Desa bisa mulai dari minimnya kompetensi aparat Pemerintah Desa, tidak adanya transparansi dan kurangnya pengawasan. Untuk itu perlu adanya pelayanan satu pintu, dalam pengurusan dan pengelolaan Dana Desa. Selain itu, perlu diberikan bimbingan teknis bagi Aparatur Desa.

Seperti salah satunya Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Masyarakat desa sangat berharap agar BPD bisa menjalankan fungsinya untuk pengawasan Dana Desa tersebut. 

Pemerintahan Desa dituntut menyelenggarakan pemerintahan secara transparan dan akuntabel. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga yang mempunyai fungsi pengawasan, diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran.

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberi payung hukum yang jelas. Sehingga BPD tak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. 

Dasar Hukum fungsi BPD telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 55 disebutkan Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan, bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala Desa inilah entry point yang akan saya bahas disini.

Begitupula Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa. Pasal 48 : Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, Kepala Desa wajib: menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota; menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

1). Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

2 ). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

3). Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian di atas sudah jelas, bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan Dana Desa tersebut agar tidak diselewengkan.

Bila dicermati ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014. Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setikdanya ada 3 poin yang sangat krusial yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.

Mungkin bisa digaris bawahi mengenai kata-kata 'paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa'. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Artinya, Kepala Desa wajib membuat laporan keterangan tertulis, tentang pelaksanaan peraturan desa, berarti Kepala Desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan, laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa, dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja kepala desa termasuk didalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes. Adanya mekanisme check and balance kiranya akan meminimalisir penyalahgunaan keuangan desa. Semoga niat baik para pemimpin negeri ini untuk memajukan desa bisa segera terwujud.

Sehingga desa tak lagi dipandang sebelah mata. Malah sebaliknya, desa akan menjadi pusat kegiatan ekonomi. Membuat warga desa tak perlu pergi ke kota untuk mencari pekerjaan.

 

Foto : Istimewa

KOMENTAR
Rating