Inovasi Legalitas Perdagangan Kayu dengan SILK

06 Feb 2019

Indonesiaberinovasi.com, JAKARTA – Perdagangan kayu khususnya dari negara yang akan hutan seperti Indonesia adalah hal yang tidak bisa dihindarkan. Berbagai pelaku bisnis kayu perlu berbagai kemudahan dalam administrasi untuk proses perizinan perdagangan kayu yang legal.

Untuk itu semenjak tahun 2012 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK) RI mengembangkan Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) sebagai platform (dapat diakses di: silk.menlhk.go.id) penerbitan dokumen legalias kayu untuk implementasi Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK).

Adanya platform ini memudahkan para pengusaha kayu untuk melakukan ekspor kayu legal dan guna menekan ekspor kayu illegal.

SILK bisa diakses oleh publik dan pemegang lisensi, dengan adanya sistem ini dipastikan tidak ada proses tatap muka, sehingga bisa menekan segala jenis kecurangan dan pungutan liar selama proses administrasi.

Sistem ini dapat diakses 7X24 jam dan dapat tersambung dengan lintas kementerian, sehingga para eksportir lebih V-legal dan Lisensi FLEGT dalam satu platform.

Lisensi FLEGT sendiri adalah lisensi yang sangat penting bagi tujuan ekspor kayu ke negara-negara Uni Eropa. Semenjak 15 November 2016, kerangka perjanjian “FLEGT VPA (Forest Law Enforcement, Governance and Trade – Voluntary Partnership Agreement)” antara Indonesia dan Uni Eropa, membuat Indonesia menjadi negara pertama yang mendapatkan Lisensi FLEGT.

Adanya lisensi tersebut ekspor kayu dari Indonesia tidak dikenakan uji pemeriksaan diseluruh pelabuhan Uni Eropa.Selain itu, proses SILK hanya memakan waktu 3 jam atau kurang dari 1 hari sejak dokumen permohonan diajukan oleh eksportir, selain itu sistem administrasi ini langsung terhubung ke 28 negara di Uni Eropa.

Adanya sistem ini memudahkan para eksportir untuk langsung mengekspor kayu legal ke Uni Eropa. Dalam rangka sosialisasi SILK ke para eksportir kayu, telah dilakukan di beberapa sentra industri kayu antara lain Jakarta, Banten, Semarang, Bali, Samarinda, dan Surabaya.

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan informasi bagaimana menggunakan SILK untuk proses legalitas ekspor kayu. Kini SILK sudah menjadi rujukan dalam pengembangan skema sertifikasi jaminan legalitas kayu di negara-negara seperti, Tiongkok, Vietnam, Malaysia, Laos, Myanmar, Thailand, Ghana dan Chile.

 

foto: istimewa

Tags : belum ada tag
KOMENTAR
Rating
Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Terkini
Kemenhub dan ITS Proyeksikan 200 Kapal Terbuat dar ...
18/04/2019 :: Jawa Timur - Kota Surabaya
Kabupaten Sinjai Sabet Penghargaan Daerah Inovasi ...
16/04/2019 :: Sulawesi Selatan - Kab Sinjai
Inovasi Kementerian PANRB Dapat Pujian Peserta Sid ...
15/04/2019 :: Dki Jakarta - Kota Jakarta Pusat
Pentingnya Inovasi dan Teknologi untuk Kemajuan In ...
11/04/2019 :: Bengkulu - Kab Bengkulu Selatan
Bappeda Perdalam Ilmu Iptek dan Lomba Inovasi Daer ...
10/04/2019 :: Lampung - Kab Way Kanan