Desa Fiktif Bermunculan, Pemerintah Harus Waspada

04 November 2019 | Dki Jakarta



Indonesiaberinovasi.com, JAKARTA – Setelah resmi masuk dalam jajaran Menteri Kabinet Kerja Presiden Jokowi, Menteri Keuangan Sri Mulyani mendapatkan laporan bahwa Dana Desa diselewengkan.

Sri Mulyani menjelaskan semenjak Dana Desa dikeluarkan, banyak desa baru bermunculan. Namun setelah dicek, desa tersebut tidak ada penghuninya. Soal keberadaan desa tak berpenghuni sendiri datang dari Kementerian Dalam Negeri.

“Kami sudah mendengar beberapa masukan karena adanya laporan transfer yang ‘ajeg’ dari APBN. Dan sekarang banyak muncul desa-desa baru yang bahkan tidak tidak ada penduduknya,” jelas Sri Mulyani.

Meskipun tidak menyebutkan secara detail, Kementerian Keungan akan memperketat penyaluran Dana Desa dan akan terus menyelidiki mekanisme pembentukan desan, dan identifikasi jumlah, lokasi hingga susunan pengurusnya.

Hingga menjelang akhir 2019 ini, pemerintah sudah mengalirkan sebanyak Rp 257 triliun untuk desa yang tertinggal. Meskipun begit, Sir Mulyani mengakui keberadaan dana tersebut belum banyak mengurangi jumlah desa tertinggal di Indonesia.

“Meskipun sudah kita bantu setiap tahunnya, masih ada sekitar 20 ribu yang masih masuk dalam kategori desa tertinggal,” ungkap Sri Mulyani.

Pemerintah sendiri akan megubah arah penggunaan Dana Desa. Jika sebelumnya digunakan untuk pembangunan proyek infrastruktur, tahun depan alokasi akan banyak digunakan untuk pengembangan desa wisata. Strategi ini diklaim akan melanjutkan pembangunan agar lebih berdampak ke masyarakat.

Untuk mendukung program tersebut, pemerintah akan mengalokasikan dana Transfer dan Dana Daerah sebesar 34% dari total belanja negara yang mencapai Rp 2.528, triliun di tahun 2020. Artinya, total Transfer ke Daerah dan Dana Desa dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 sebesar Rp 858,8 triliun. Angka tersebut meningkat 5,45% dibandingkan APBN 2019 yang sebesar Rp 814,4 triliun.

Sementara itu, Pengamat, sekaligus Executive Director Innovative Government Institute (IGI), Humbul Kristiawan mengatakan, pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan perekonomian perdesaan dengan meningkatkan alokasi ke Daerah dan Dana Desa.

“Dengan anggaran sebesar Rp 858, triliun, seharusnya perekonomian di desa bisa terangkat jika dipergunakan dengan efisien. Selain dari segi infrastruktur, pembangunan juga harus melibatkan warga setempat dan juga memberikan pelatihan sehingga mereka bisa memanfaatkan potensi apa saja yang ada sekitar tempat tinggalnya,” ungkap Humbul.

Humbul menambahkan Anggaran program dana desa pada periode 2015-2018 mencapai Rp187,65 triliun. Selama empat kali penganggaran tersebut, setiap desa rata-rata menerima aliran dana sebesar Rp631,17 juta setiap tahunnya. Rata-rata penyerapan anggaran mencapai 88,4 persen setiap tahun. Dana desa yang dikucurkan diharapkan dapat mendorong pembangunan infrastruktur, seperti jalan desa, jembatan, maupun irigasi.

“Dana desa wajib digelontorkan untuk penyediaan pelayanan kesehatan dan pendidikan buat masyarakat. Selain itu, dana desa boleh dialirkan untuk peningkatan perekonomian desa, seperti pembangunan pasar hingga unit usaha,” jelasnya.

Berdasarkan survei Podes 2018, terdapat 75.436 pemerintahan unit desa di Indonesia. Dari jumlah itu, sebesar 5.606 desa atau sekitar 7,43 persen berkategori desa mandiri, 14.461 desa atau sekitar 18,77 persen masih dalam kategori tertinggal, sedangkan 55.369 desa lainnya atau 73,4 persen adalah desa berkembang.

Secara umum, survei itu menunjukan adanya perbaikan kehidupan di desa. Berdasarkan data Podes BPS, jumlah desa tertinggal turun 6.518 desa jika dibandingkan pada 2014, sedangkan desa mandiri bertambah 2.665 desa.

“Dari data yang ada, Pemerintah sudah bekerja dan berhasil menurunkan jumlah desa tertinggal dengan membentuk program Dana Desa sejak tahun 2014. Pemerintah juga meningkatkan alokasi dana untuk terus menekan jumlah angka desa tertinggal. Pemerintah seyogyanya memastikan agar anggaran tersebut  bisa digunakan dengan efisien, tepat sasaran serta accountable,” pungkas Humbul.

 

Tags : belum ada tag

ARTIKEL TERKAIT





KOMENTAR

Rating

TERPOPULER

Kabar terpopuler seputar inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah dari berbagai macam sektor.