Jogjaplan Sebagai Salah Satu Alat Memaksimalkan Sistem Bappeda

16 October 2018 | Di Yogyakarta



Indonesiaberinovasi.com, YOGYAKARTA - Jogjaplan merupakan aplikasi penyusunan perencanaan yang optimal. Sedangkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Bappeda adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Beratnya tupoksi yang diemban, membuat Bappeda membutuhkan sebuah alat bantu yang memberi keuntungan maksimal, baik dari sisi waktu maupun kualitas. 

Adapun Jogjaplan adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan dan RKPD Perubahan, agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai kebijakan dan aturan berlaku.

Dengan adanya Jogjaplan, Bappeda dapat memaksimalkan sistem, dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Mengenai dasar hukum Jogjaplan, yakni Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lalu dasar hukum Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapula dasar hukum Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008, Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Manfaat Jogjaplan antara lain input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010, dan Urusan sesuai dengan Undang Undang No.23 Tahun 2014.

Jogjaplan juga menjaga konsistensi RKPD-KUA/PPAS-RKPD Perubahan-KUA/PPAS Perubahan. Sehingga sesuai RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.

Penyusunan laporan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu, bisa selesai dalam waktu hitungan detik. Bappeda memiliki kemampuan mengkoreksi dan memodifikasi rencana program/kegiatan yang telah diinput SKPD.

Bappeda dapat membuat batasan pagu indikatif, untuk setiap SKPD, sesuai pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah. Data dapat dieksport ke dalam bentuk file excel.

Terdapat menu analisis bagi pemangku kepentingan, agar dapat memahami dengan cepat kesesuaian antara rencana yang telah disusun terhadap visi, misi, prioritas, sasaran dan lokasi.

Adanya Jogjaplan dapat diakses masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah. Menampung usulan masyarakat sebagai wujud mekanisme Bottom Up yang komunikatif, memiliki fitur GIS dan entri data spasial, guna membangun konsep perencanaan berbasis kewilayahan.

Kehadiran Jogjaplan ini berhasil membawa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Juara Pangripta tahun 2014, 2015 dan 2016 sebagai wujud perencanaan daerah yang baik.

Walhasil, Jogjaplan juga mampu membawa DIY menjadi 5 (lima) besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016.

Foto : Istimewa

Tags : #Jogjaplan #Bappeda #Daerah Istimewa Yogyakarta #DIY #Jogjaplan Maksimalkan Sistem Bappeda

Jogjaplan Sebagai Salah Satu Alat Memaksimalkan Sistem Bappeda

16 October 2018 | Di Yogyakarta



Indonesiaberinovasi.com, YOGYAKARTA - Jogjaplan merupakan aplikasi penyusunan perencanaan yang optimal. Sedangkan Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan.

Fungsi Bappeda adalah melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Beratnya tupoksi yang diemban, membuat Bappeda membutuhkan sebuah alat bantu yang memberi keuntungan maksimal, baik dari sisi waktu maupun kualitas. 

Adapun Jogjaplan adalah sebuah alat penyusunan RKPD, KUA PPAS, KUA/PPAS Perubahan dan RKPD Perubahan, agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai kebijakan dan aturan berlaku.

Dengan adanya Jogjaplan, Bappeda dapat memaksimalkan sistem, dan sistem juga mampu menyajikan analisa yang sangat informatif bagi para pemangku kepentingan.

Mengenai dasar hukum Jogjaplan, yakni Undang-Undang No.25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Lalu dasar hukum Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan, Perencanaan Pembangunan Daerah.

Adapula dasar hukum Permendagri No.54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No.08 Tahun 2008, Undang - Undang No.11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Manfaat Jogjaplan antara lain input data, proses, alur dan laporan sesuai dengan Permendagri No.54 Tahun 2010, dan Urusan sesuai dengan Undang Undang No.23 Tahun 2014.

Jogjaplan juga menjaga konsistensi RKPD-KUA/PPAS-RKPD Perubahan-KUA/PPAS Perubahan. Sehingga sesuai RPJMD dan memproteksi SKPD agar hanya bisa mengambil program kegiatan yang menjadi urusannya saja.

Penyusunan laporan secara manual yang sebelumnya memakan waktu berminggu-minggu, bisa selesai dalam waktu hitungan detik. Bappeda memiliki kemampuan mengkoreksi dan memodifikasi rencana program/kegiatan yang telah diinput SKPD.

Bappeda dapat membuat batasan pagu indikatif, untuk setiap SKPD, sesuai pertimbangan ketersediaan anggaran, kepentingan dan prioritas daerah. Data dapat dieksport ke dalam bentuk file excel.

Terdapat menu analisis bagi pemangku kepentingan, agar dapat memahami dengan cepat kesesuaian antara rencana yang telah disusun terhadap visi, misi, prioritas, sasaran dan lokasi.

Adanya Jogjaplan dapat diakses masyarakat sebagai wujud keterbukaan informasi pemerintah. Menampung usulan masyarakat sebagai wujud mekanisme Bottom Up yang komunikatif, memiliki fitur GIS dan entri data spasial, guna membangun konsep perencanaan berbasis kewilayahan.

Kehadiran Jogjaplan ini berhasil membawa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sebagai Juara Pangripta tahun 2014, 2015 dan 2016 sebagai wujud perencanaan daerah yang baik.

Walhasil, Jogjaplan juga mampu membawa DIY menjadi 5 (lima) besar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik, yang diadakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2016.

Foto : Istimewa

Tags : #Jogjaplan #Bappeda #Daerah Istimewa Yogyakarta #DIY #Jogjaplan Maksimalkan Sistem Bappeda

ARTIKEL TERKAIT





KOMENTAR

Rating

Rating

TERPOPULER

Kabar terpopuler seputar inovasi yang dilakukan oleh Pemerintah dari berbagai macam sektor.